DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Belum memilikinya pemahaman pihak pengambil kebijakan menjadi persoalan dalam pengembangan kebudayaan di Aceh. Seharusnya, eksekutif dan legislatif punya pengetahuan terkait paradigma baru arah pemajuan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan.

"Kasus ini sebenarnya bisa dimediasi dengan kepala dingin tanpa harus menempuh jalur hukum," ungkap kandidat doktor Harvard University ini ketika ditemui Dialeksis.com di ruang kerjanya.